Foto: Kementerian Komunikasi dan Digital RI
KLIK TERBUKA | Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons unggahan mantan anggota parlemen Singapura, Calvin Cheng, yang menyinggung kemungkinan pemutusan konektivitas internet Indonesia melalui Singapura. Meutya mengingatkan bahwa infrastruktur kabel laut yang menghubungkan kedua negara memiliki keterkaitan erat dan tidak bisa dipandang sebagai ketergantungan satu arah.
Melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (27/10/2026), Meutya menjelaskan bahwa sebagian besar jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang mendarat di Singapura melintasi perairan Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur konektivitas kedua negara saling berkaitan.
“Kita tidak perlu geram. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang mendarat di Singapura, tidak sampai dengan tiba-tiba. Sebagian besar jalurnya melalui perairan Indonesia,” tulis Meutya.
Ia juga mengingatkan bahwa gangguan terhadap jalur kabel laut tersebut berpotensi memengaruhi konektivitas Singapura. Meutya menyebut sekitar 80 persen kapasitas konektivitas Singapura dapat terancam lumpuh apabila kabel-kabel tersebut terputus atau sengaja dipotong.
“Jika terpotong atau dipotong, 80 persen kapasitas konektivitas Singapura juga terancam lumpuh,” ujarnya.
Meutya turut menyoroti besarnya pasar digital Indonesia yang menjadi salah satu faktor penting bagi ekosistem bisnis teknologi di kawasan. Ia menyebut jumlah penduduk Indonesia mencapai 47 kali lipat penduduk Singapura, dengan 267 juta masyarakat telah terhubung ke internet.
“Tanpa angka ini, investor perusahaan teknologi global berpotensi angkat kaki dari Singapura,” tuturnya.
Menurut Meutya, infrastruktur digital seharusnya dipandang sebagai kepentingan bersama yang menopang aktivitas ekonomi dan komunikasi lintas negara. Karena itu, ia mengingatkan agar persoalan konektivitas tidak disikapi secara sempit, mengingat dampaknya dapat meluas hingga jaringan internet global.
“Kita tidak boleh berpikir kerdil. Infrastruktur digital adalah sektor yang perlu dijaga bersama, tidak hanya untuk kepentingan kedua negara tapi juga untuk konektivitas global,” tandasnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Calvin Cheng mengunggah infografis berjudul Indonesia’s Internet Dependence on Singapore melalui akun X @calvinelcheng, Minggu (25/10/2026). Infografis itu mengklaim sekitar 90 persen lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura, yang digambarkan sebagai salah satu gerbang utama konektivitas global Indonesia melalui pusat data, layanan komputasi awan, dan kabel bawah laut.
Dalam unggahan tersebut, Calvin menyertakan pertanyaan singkat, “Cut?” atau “Potong?”, yang memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pemutusan konektivitas internet Indonesia. Namun, ia kemudian menegaskan bahwa Singapura tidak akan melakukan tindakan tersebut.
“Kami adalah orang-orang beradab yang taat hukum. Tentu saja kami tidak akan melakukan hal ini,” tulis Calvin.
Cut ? https://t.co/cjVaet4Y4V
— Calvin Cheng (@calvinelcheng) October 25, 2026
Unggahan itu muncul di tengah perdebatan mengenai kebijakan Indonesia mengurangi pasokan gas alam ke Singapura. Dalam unggahan lainnya, Calvin mengkritik pemerintah Indonesia terkait komitmen terhadap perjanjian internasional mengenai pasokan gas.
Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa pengurangan ekspor gas ke Singapura tetap memperhatikan ketentuan kontrak yang berlaku. Ia menyebut total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai 409,55 BBTUD, yang berasal dari wilayah Laut Natuna dan Sumatera.
Dari jumlah tersebut, pemerintah memangkas pasokan sebesar 31 BBTUD atau sekitar 8 persen. Menurut Bahlil, pengurangan itu masih berada dalam batas minimum kontrak yang telah disepakati.
“Jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga menghargai kontrak. 31 BBTUD yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum,” tegas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).
Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan gas dalam negeri, termasuk untuk menjamin pasokan bahan baku industri di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pemerintah juga memperhitungkan kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi serta upaya menjaga ketahanan energi nasional menghadapi potensi krisis energi global.
Perdebatan mengenai pasokan gas dan konektivitas internet ini menyoroti pentingnya infrastruktur strategis bagi kedua negara. Pemerintah Indonesia menekankan kebutuhan domestik dalam kebijakan energi, sementara Meutya mengingatkan bahwa jaringan kabel laut merupakan bagian dari ekosistem konektivitas yang perlu dijaga demi kepentingan bersama dan kelancaran komunikasi global. (rp)
