Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Handoko Agung Saputro dalam kegiatan edukasi OJK Digiclass bagi siswa Sekolah Rakyat, di Jakarta, Selasa (27/10/2026). KLIKTERBUKA/HO-Komisi Informasi Pusat RI
KLIK TERBUKA | Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) mendorong badan publik agar menerapkan keterbukaan informasi yang tidak sekadar memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui edukasi literasi digital dan keuangan bagi generasi muda agar mampu memilah informasi serta mengambil keputusan secara bijak.
Ketua KI Pusat Handoko Agung Saputro mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan edukasi literasi keuangan kepada siswa Sekolah Rakyat melalui kegiatan OJK Digiclass di Jakarta, Selasa. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi contoh bagaimana keterbukaan informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
“OJK menjalankan tugas dan kewenangannya dalam hal bagaimana cara mengomunikasikan dan terbuka kepada publik. Khususnya kepada adik-adik dari Sekolah Rakyat yang dibekali untuk mengetahui kebenaran informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan keuangan,” ujarnya.
Handoko menilai keterbukaan informasi seharusnya tidak berhenti pada penyediaan informasi atau pemenuhan kewajiban administratif. Badan publik juga perlu memastikan informasi yang disampaikan mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mengingatkan bahwa kemudahan akses melalui telepon seluler, situs web, dan media sosial membuat masyarakat semakin cepat memperoleh informasi. Namun, kondisi tersebut juga menuntut kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menindaklanjutinya.
Salah satu hal yang perlu diwaspadai generasi muda adalah tawaran pinjaman online yang tidak jelas legalitasnya. Handoko mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengunduh aplikasi maupun memberikan data pribadi sebelum memastikan sumber dan keabsahan layanan tersebut.
“Kalau mendapatkan informasi atau tawaran tertentu yang sifatnya pinjaman online, perlu diklarifikasi, jangan asal mengunduh atau membuka APK,” katanya.
Menurut Handoko, aplikasi yang tidak jelas asal-usulnya dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk data anggota keluarga. Karena itu, kebiasaan memeriksa sumber informasi dan legalitas penyedia layanan menjadi bagian penting dari literasi digital yang perlu ditanamkan sejak dini.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam membangun kecakapan digital anak. Pemahaman orang tua dan anak perlu berjalan beriringan agar keduanya dapat saling mengingatkan ketika menemukan informasi, aplikasi, atau tawaran yang mencurigakan.
Handoko berharap program edukasi yang dilakukan OJK bersama kementerian dan lembaga terkait dapat menjadi inspirasi bagi badan publik lainnya. Keterbukaan informasi, menurutnya, perlu diwujudkan melalui komunikasi publik yang tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban badan publik, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat. Bagi generasi muda, kecakapan memeriksa informasi menjadi bekal penting agar lebih cermat menghadapi berbagai risiko di tengah perkembangan teknologi digital. (rp)
