Klik Terbuka | Pembangunan pusat data atau data center di Indonesia perlu direncanakan secara matang agar tidak mengganggu pasokan listrik dan air bagi masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, pertumbuhan infrastruktur digital harus berjalan beriringan dengan ketersediaan sumber daya di setiap wilayah.
Meutya menyampaikan hal tersebut di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026). Menurutnya, peningkatan kebutuhan komputasi merupakan konsekuensi dari perkembangan ekonomi digital. Namun, pembangunan pusat data tidak bisa hanya berorientasi pada kebutuhan teknologi.
“Tidak boleh kecukupan energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama ya publik, layanan publik. Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu,” kata Meutya.
Ia mendorong agar perencanaan pembangunan data center melibatkan berbagai sektor terkait. Pembahasan lintas sektor dinilai penting sebelum izin pembangunan diterbitkan, sehingga kebutuhan komputasi dapat diselaraskan dengan kemampuan infrastruktur dan sumber daya di daerah.
Menurut Meutya, penentuan lokasi tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemerintah perlu memperhitungkan kebutuhan komputasi, jumlah pengguna internet, kualitas konektivitas, ketersediaan air, serta kecukupan energi di wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan.
Meutya menilai, meningkatnya kebutuhan komputasi dan perkembangan geopolitik membuat Indonesia semakin menarik bagi pembangunan pusat data. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan investasi yang masuk sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak berlebihan.
“Bagaimana ekonomi kreatif digital tetap tumbuh, tapi air terjaga, energi tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menyebut Batam dan Jatiluhur sebagai wilayah yang turut menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai pembangunan pusat data dan kebutuhan sumber daya pendukungnya. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya dihadapi Indonesia, melainkan juga menjadi isu global seiring meningkatnya kebutuhan komputasi.
Indonesia, lanjut Meutya, masih membutuhkan tambahan kapasitas komputasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital dan industri kreatif. Karena itu, pembangunan data center tetap diperlukan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan daya dukung masing-masing wilayah.
“Yang penting masyarakat kebutuhannya tidak boleh terganggu, tapi di sisi lain juga kebutuhan komputasinya terpenuhi,” kata dia.
Pemerintah menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur digital, termasuk untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan (AI), tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan listrik, air, dan konektivitas perlu menjadi bagian dari perhitungan sejak tahap perencanaan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan pusat data diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri digital sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya. Bagi pemerintah, tantangannya bukan sekadar menambah kapasitas komputasi, tetapi memastikan manfaat perkembangan teknologi tidak dibayar dengan terganggunya kebutuhan masyarakat. (rp)
