KI Sumbar Turun ke Lapangan, Sarana Layanan Informasi Badan Publik Jadi Sasaran Verifikasi, Senin (26/10/2026). KLIKTERBUKA/HO-Komisi Informasi Prov. Sumatera Barat
Klik Terbuka | Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat segera melakukan verifikasi faktual terhadap badan publik yang masuk lima besar dalam setiap kategori pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026. Tahapan ini dilakukan setelah proses presentasi terhadap 175 badan publik dinyatakan selesai pada 24 Oktober lalu.
Ketua KI Sumbar, Idham Fadhli, mengatakan sebanyak 175 badan publik tersebut lolos ke tahap presentasi dari total 461 badan publik yang mengikuti Monev. Peserta yang melaju merupakan badan publik dengan nilai sementara minimal 70 atau menempati lima besar pada masing-masing kategori.
“Alhamdulillah, agenda presentasi badan publik sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Dari 461 badan publik yang kita Monev, 175 badan publik lolos ke tahap presentasi,” ujar Idham.
Selama delapan hari pelaksanaan, panelis dan tim Monev KI Sumbar menilai paparan serta komitmen pimpinan badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi. Idham mengapresiasi kehadiran langsung para pimpinan yang memaparkan strategi, komitmen, dan inovasi pelayanan informasi di instansinya.
Menurutnya, partisipasi pimpinan menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian karena mencerminkan perhatian terhadap keterbukaan informasi publik. Monev sendiri merupakan bagian dari tugas Komisi Informasi untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sebanyak 175 peserta tersebut berasal dari 11 kategori badan publik, meliputi perguruan tinggi, sekolah, badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa atau nagari, pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah (OPD), rumah sakit, instansi vertikal, serta pengadilan agama, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi.
Setelah presentasi, KI Sumbar akan melakukan verifikasi faktual atau visitasi terhadap badan publik yang masuk lima besar pada setiap kategori. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana serta kesesuaian layanan informasi publik dengan kondisi di lapangan.
Idham menambahkan, hasil akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 dijadwalkan diumumkan kepada masyarakat pada Desember mendatang. Tahapan verifikasi faktual menjadi bagian penting sebelum hasil penilaian tersebut dipublikasikan. (rp)
