Visitasi e-Monev KIP 2026, KI NTB Tinjau Inovasi dan Akses Informasi Kota Mataram, Rabu (28/10/2026). KLIKTERBUKA/HO-Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
KLIK TERBUKA | Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (KI NTB) meninjau langsung inovasi dan kualitas layanan informasi publik Pemerintah Kota Mataram melalui visitasi dan pembuktian lapangan penilaian e-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) NTB Tahun 2026, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di PPID Utama Kota Mataram, Kantor Wali Kota Mataram, Jalan Pejanggik Nomor 16, tersebut menjadi titik terakhir visitasi untuk kategori pemerintah kabupaten/kota di NTB. Tahapan ini dilakukan untuk mencocokkan isian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) pada aplikasi e-Monev dengan kondisi nyata pelayanan informasi publik.
Tim visitator KI NTB terdiri atas Ketua KI NTB Sahnam, Koordinator Bidang Kelembagaan Armansyah Putra, serta Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Suaeb Qury. Rombongan diterima Sekretaris Daerah Kota Mataram H. L. Alwan Basri bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram Dr. H. Muhammad Ramadhani beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda Kota Mataram menyambut baik kunjungan KI NTB dan berharap proses visitasi menghasilkan masukan yang dapat memperkuat peran PPID Utama sekaligus meningkatkan mutu pelayanan informasi bagi masyarakat.
Ketua KI NTB Sahnam menekankan pentingnya digitalisasi dan inovasi dalam pengelolaan informasi publik. Menurutnya, pengembangan layanan perlu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang mudah diakses, relevan, dan disampaikan secara efektif.
Dalam pemaparan kinerja, Pemerintah Kota Mataram menjelaskan lima aspek penguatan keterbukaan informasi, yakni komitmen kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia, inovasi dan kemudahan akses, penyediaan sarana layanan inklusif, serta penguatan sistem digital dan integrasi data.
Salah satu hal yang dipaparkan ialah capaian 118 inovasi daerah. Sejumlah inovasi yang diperkenalkan meliputi Sigap Darah, Komandan Melati, Siaga-HAI, Kurma Manis, Wow Mobile, Melatiku Plus, dan Simantap. Pemerintah Kota Mataram juga menjelaskan pengembangan kembali Command Center sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan informasi.
Dari sisi dokumentasi informasi, PPID Kota Mataram mencatat 4.975 Daftar Informasi Publik (DIP) aktif dalam 32 kategori klasifikasi. Data tersebut dihimpun melalui unggahan PPID Pelaksana, yang mencakup organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, hingga sekolah.
Aspek aksesibilitas turut menjadi perhatian. Pemerintah Kota Mataram memaparkan penggunaan ekstensi pembaca layar bagi penyandang tunanetra serta ketersediaan penerjemah bahasa isyarat untuk mendukung pelayanan yang lebih inklusif. PPID Utama juga melakukan asistensi kepada PPID Pelaksana dalam pemutakhiran dan pengunggahan daftar informasi publik.
Dalam sesi diskusi, tim KI NTB menggali mekanisme penyampaian informasi mengenai stok darah dan ketersediaan obat kepada masyarakat. Pihak PPID menjelaskan bahwa informasi tersebut didukung aplikasi Sigap Darah dan Komandan Melati, sedangkan aplikasi Simantap digunakan untuk pelaporan kepada pimpinan.
Tim visitator juga menanyakan survei terhadap masyarakat yang mengakses informasi melalui PPID Utama. Pemerintah Kota Mataram menyampaikan bahwa survei dilakukan secara elektronik dan masih berlangsung pada tahun ini, dengan sekitar 400 responden telah berpartisipasi.
Selain itu, diskusi membahas tidak lolosnya RSUD Kota Mataram ke tahap visitasi. Pihak PPID menyebut adanya miskomunikasi dalam pengisian SAQ sebagai penyebabnya. Dalam konteks penilaian, hal ini menjadi perhatian agar koordinasi dan ketepatan pengisian instrumen dapat ditingkatkan.
Sebagai tindak lanjut, KI NTB mendorong penguatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana serta pengembangan aplikasi yang memungkinkan pimpinan memperoleh informasi secara lebih cepat. Pemerintah Kota Mataram menyatakan akan menindaklanjuti masukan tersebut sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
Rangkaian visitasi tingkat kabupaten/kota, SMA/SMK negeri, dan pemerintah desa telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026, dimulai dari Pulau Sumbawa dengan sembilan titik kunjungan, kemudian berlanjut ke Pulau Lombok dengan delapan titik. Pada pekan pertama November 2026, KI NTB dijadwalkan melanjutkan visitasi ke organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dan instansi vertikal.
Melalui tahapan pembuktian lapangan ini, KI NTB menilai kesesuaian antara komitmen, sistem, dan praktik pelayanan informasi publik. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dorongan bagi badan publik untuk terus meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. (rp)
