Klik Terbuka | Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan badan publik agar tidak menganggap pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebagai pekerjaan administratif semata. Setiap jawaban dalam instrumen E-Monev Keterbukaan Informasi Publik harus mencerminkan kondisi sebenarnya sekaligus diperkuat bukti berupa data dan dokumen.
Penekanan tersebut disampaikan dalam Coaching Clinic Persiapan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar KI DKI Jakarta melalui pendampingan Tenaga Ahli, Jumat (28/8/2026).
Pendampingan kali ini menyasar dua badan publik tingkat kelurahan di Jakarta Selatan, yakni Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Pondok Labu. Selain membahas cara memahami substansi pertanyaan dalam SAQ, forum tersebut digunakan untuk memetakan kesiapan dokumen yang diperlukan sebagai bukti atas jawaban yang diberikan.
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto, mengatakan masih terdapat badan publik yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam dalam menerjemahkan pertanyaan SAQ ke dalam kondisi dan bukti konkret di lapangan.
Menurutnya, pendampingan diperlukan agar badan publik tidak berhenti pada upaya memberikan jawaban, tetapi mampu menunjukkan dasar yang dapat diverifikasi atas setiap jawaban tersebut.
“Coaching Clinic ini bertujuan mendampingi badan publik dalam menyiapkan dokumen dan data dukung SAQ E-Monev berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan KI DKI Jakarta. Jadi, bukan hanya menjawab, tetapi setiap jawaban harus dapat dibuktikan,” ujar Agus.
Agus menjelaskan, data dukung memiliki peran penting karena menjadi gambaran mengenai sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar diterapkan oleh badan publik. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak hanya bertumpu pada jawaban yang tercantum dalam SAQ, tetapi juga dapat dilihat dari praktik dan dokumen yang mendasarinya.
Karena itu, rekomendasi yang muncul dari hasil E-Monev sebelumnya perlu diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang jelas. Setiap pembenahan juga perlu didokumentasikan sehingga perkembangan pengelolaan informasi dapat terlihat secara terukur.
Dalam sesi pendampingan, Tenaga Ahli KI DKI Jakarta membuka ruang konsultasi secara langsung. Badan publik dapat mengklarifikasi pertanyaan SAQ yang belum dipahami, memeriksa jenis dokumen yang dibutuhkan, sekaligus mengidentifikasi data yang masih harus dilengkapi sebelum pelaksanaan E-Monev 2026.
Agus juga mengingatkan agar badan publik melihat E-Monev sebagai bagian dari proses pembenahan tata kelola, bukan sekadar mekanisme untuk menentukan predikat informatif.
“E-Monev jangan dipandang hanya sebagai penilaian. Ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola informasi agar masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan,” kata Agus.
Menurutnya, pembenahan di tingkat kelurahan memiliki nilai penting karena kelurahan merupakan unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kualitas pengelolaan informasi di tingkat tersebut turut menentukan kemudahan warga memperoleh informasi mengenai pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Pengalaman mengikuti pendampingan juga dirasakan Kelurahan Menteng Dalam. Sekretaris Kelurahan Menteng Dalam, Saiman, mengatakan sejumlah pertanyaan dalam SAQ sebelumnya masih menimbulkan penafsiran berbeda, terutama mengenai substansi pertanyaan dan bentuk bukti yang harus disiapkan.
“Melalui Coaching Clinic ini, kami mendapatkan pencerahan baru mengenai beberapa item pertanyaan yang sebelumnya masih membingungkan. Ini sangat membantu kami agar pengisian SAQ dapat dilakukan dengan lebih tepat,” ujar Saiman.
Menurut Saiman, forum tersebut tidak hanya memberikan penjelasan satu kali, tetapi juga membuka kesempatan bagi badan publik untuk berkonsultasi selama proses persiapan pengisian SAQ, termasuk dengan person in charge (PIC) yang mendampingi pelaksanaan E-Monev.
KI DKI Jakarta berharap pendampingan tersebut dapat mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Badan publik juga didorong segera menginventarisasi dokumen, memperbarui data, dan memastikan seluruh bukti pendukung tersedia sebelum proses E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 berlangsung.
Dengan demikian, SAQ diharapkan tidak berhenti sebagai lembar jawaban evaluasi, melainkan menjadi cerminan dari praktik keterbukaan informasi yang benar-benar berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap badan publik. (rp)
