Klik Terbuka | Pemerintah Indonesia meminta Roblox memastikan penerapan ketentuan pelindungan anak berjalan secara nyata di dalam platformnya. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, setiap platform digital yang beroperasi dan melayani pengguna di Indonesia tetap wajib memenuhi regulasi nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Meutya saat bertemu Co-Founder sekaligus CEO Roblox David Baszucki di kantor pusat perusahaan di Silicon Valley, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), khususnya terkait keamanan pengguna anak di bawah usia 16 tahun.
Meutya mengapresiasi sejumlah penyesuaian yang telah dilakukan Roblox, antara lain penggunaan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta pengembangan Roblox Kids dan Roblox Select. Namun, pemerintah masih mendorong penguatan pada aspek verifikasi usia dan sistem perlindungan bagi pengguna anak. Komdigi sebelumnya juga mencatat Roblox telah menerapkan verifikasi usia dan pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna yang belum melakukan verifikasi.
“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox, sehingga besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dalam melindungi keamanan mereka,” ujar Meutya dalam keterangannya dari California, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026).
Menurut Meutya, prinsip safety-by-design perlu menjadi bagian dari pengembangan platform. Dengan pendekatan tersebut, aspek keselamatan anak tidak hanya ditempatkan sebagai kebijakan tambahan, tetapi sudah diperhitungkan sejak perancangan fitur. Pemerintah antara lain mendorong pembatasan interaksi anak dengan orang yang tidak dikenal, pencegahan perpindahan komunikasi ke luar platform, serta peningkatan kemampuan sistem dalam mendeteksi dan menghentikan perilaku berisiko.
David Baszucki menyampaikan keterbukaan Roblox untuk menyesuaikan produknya dengan kebutuhan regulasi di negara tempat perusahaan beroperasi. Ia menyebut perubahan yang diminta Indonesia dapat menjadi bagian dari pengembangan produk Roblox ke depan dan berpotensi diterapkan di negara lain yang memiliki kebutuhan serupa.
“Filosofi kami bahwa Roblox memiliki agenda besar di masa depan tentang cara kami bermain, dan perubahan yang Anda minta, bisa jadi banyak negara lain juga meminta hal yang sama, sehingga kami akan lebih dapat mengonfigurasikan produk kami sesuai permintaan Anda, dan kesesuaian ini yang kami harapkan berjalan di masa depan,” tutur David.
Selain pembenahan fitur, pemerintah juga mendorong Roblox memperkuat kehadiran di Indonesia, termasuk melalui penempatan pimpinan senior maupun pembentukan kantor di Jakarta. Kehadiran tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan komunikasi antara perusahaan dengan pemerintah dalam menjalankan ketentuan pelindungan anak.
Meutya juga meminta implementasi PP TUNAS dipantau melalui pelaporan yang rutin, terukur, dan transparan. Menurutnya, tingkat kepatuhan perlu terlihat dari perubahan konkret pada sistem dan fitur platform, bukan hanya melalui pernyataan kebijakan.
“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Tetapi ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia yang harus dipenuhi,” tegas Meutya.
Roblox sendiri sebelumnya telah mengumumkan pengembangan akun berbasis usia melalui Roblox Kids dan Roblox Select, yang mengatur akses konten, komunikasi, serta kontrol orang tua berdasarkan kelompok usia pengguna.
Pemerintah menegaskan pengawasan terhadap implementasi ketentuan pelindungan anak akan terus dilakukan terhadap platform digital yang beroperasi di Indonesia. Roblox termasuk dalam layanan yang dikategorikan memiliki profil risiko tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 140 Tahun 2026. (rp)
