Klik Terbuka | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan perlunya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan secara terpadu, terukur, dan disertai penegakan hukum. Berdasarkan pemetaan spasial BNPB yang diselaraskan dengan data ATR/BPN, teridentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan yang mengalami kebakaran di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Kristomei saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla Sumatera Selatan di Palembang, Minggu (18/10/2026). Rapat dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala BPBD Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam kunjungan kerja perdananya sejak dilantik sebagai Kepala BNPB, Kristomei ingin melihat langsung perkembangan penanganan karhutla sekaligus mengidentifikasi kebutuhan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa upaya pemadaman tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurut Kristomei, pengerahan ribuan personel dan berbagai sarana operasi, termasuk helikopter, harus disertai evaluasi berkala. Evaluasi diperlukan untuk memastikan sumber daya yang dikerahkan benar-benar efektif menekan luas kebakaran dan jumlah titik panas.
BNPB juga mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko perlu memiliki penanggung jawab yang jelas, pembagian wilayah kerja, serta data akurat mengenai jumlah personel dan peralatan yang digunakan agar operasi lebih terarah.
Selain memperkuat operasi pemadaman, BNPB mendorong evaluasi berbasis kajian ilmiah terhadap teknologi penanganan karhutla. Sejumlah metode yang menjadi perhatian antara lain water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menggunakan natrium klorida (NaCl), serta inovasi penggunaan dry ice. Efektivitas setiap metode perlu diukur agar penggunaannya tepat sasaran dan efisien.
Pada aspek pencegahan, BNPB meminta perhatian terhadap kondisi lahan gambut yang rawan terbakar. Salah satu upaya teknis yang dibahas ialah pembuatan atau optimalisasi kanalisasi untuk menjaga kelembapan dan membasahi lapisan dalam tanah gambut. Penanganan jangka panjang juga dinilai penting, termasuk untuk wilayah Sumatera Selatan dan Kalimantan.
Temuan 44 area kebakaran mencakup lahan sawit, hutan tanaman industri (HTI), kawasan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung. BNPB menyebut sebagian titik api ditemukan di sekitar perbatasan area perizinan konversi. Temuan tersebut menjadi dasar untuk mendorong pemeriksaan lebih lanjut, termasuk terhadap dugaan pembukaan atau perluasan lahan melalui pembakaran.
Kristomei meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran dan menindak pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi, apabila ditemukan bukti yang cukup. Menurutnya, penegakan hukum diperlukan agar kerja keras petugas memadamkan api tidak berulang kali terhambat oleh kebakaran baru yang disengaja.
Ia juga menekankan pentingnya kecepatan respons. Penanganan harus dilakukan dalam hitungan menit dan jam untuk mencegah kebakaran meluas serta mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BNPB menekankan kolaborasi, respons cepat, inovasi, dan strategi penanganan yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Kristomei turut mengingatkan pentingnya akuntabilitas data personel di lapangan. Jumlah petugas yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya agar dukungan operasi, keselamatan, kesejahteraan, dan pemeriksaan kesehatan dapat diberikan secara tepat. Ia menyoroti perlunya perhatian terhadap kondisi paru-paru petugas yang terpapar asap selama operasi pemadaman.
Usai rapat koordinasi, Kristomei bersama Kepala BMKG melanjutkan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk memantau kondisi karhutla, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dari udara, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat pemadaman serta menyesuaikan dukungan operasi darat dan udara dengan situasi aktual di lapangan. (rp)
