Klik Terbuka | Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat mendorong mahasiswa ikut mengkritisi pola kerja parlemen di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai dominasi fraksi dalam proses pengambilan keputusan politik perlu menjadi bagian dari diskursus publik agar demokrasi tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Harry dalam rangkaian peringatan Right to Know Day di Universitas Tanri Abeng, Jakarta, 29 September 2026. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen penting agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengawasi proses kerja para wakil rakyat.
Harry mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui agenda, pembahasan, hingga keputusan yang dihasilkan lembaga legislatif. Hak tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Rapat sampai keputusan di AKD menyangkut hidup warga Jakarta sehari-hari. Wajar kalau masyarakat ingin tahu. Itu hak, bukan tuntutan berlebihan,” ujar Harry, Kamis (1/10/2026).
Menurut Harry, alat kelengkapan dewan (AKD), seperti komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Badan Musyawarah, memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan. Karena itu, proses yang berlangsung di dalamnya perlu dapat diketahui publik sepanjang tidak berkaitan dengan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai fungsi check and balance terhadap pemerintah daerah juga akan lebih efektif apabila proses kerja legislatif berlangsung secara terbuka. Keterbukaan, kata dia, memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana aspirasi publik diterjemahkan menjadi sikap dan keputusan politik.
Harry kemudian menyoroti posisi fraksi dalam lembaga legislatif. Menurutnya, fraksi memang merupakan bagian dari struktur politik partai, tetapi anggota DPR maupun DPRD yang duduk dalam AKD pada dasarnya memperoleh mandat dari masyarakat melalui pemilu.
“Fraksi memang bagian dari partai, tetapi anggota dewan yang duduk di AKD dipilih rakyat. Mereka memperjuangkan aspirasi warga, bukan sekadar menjalankan tugas partai,” katanya.
Ia berpandangan, pengaruh fraksi yang terlalu kuat berpotensi membuat anggota legislatif lebih mengutamakan garis kebijakan partai dibandingkan kebutuhan masyarakat yang menjadi konstituennya. Kondisi tersebut, menurut Harry, perlu dikaji secara kritis agar mekanisme representasi politik tetap berjalan secara substantif.
Harry juga menilai persoalan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat nasional. Diskusi mengenai hubungan antara fraksi, anggota parlemen, dan kepentingan publik perlu dilakukan pada seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari DPR hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Karena itu, ia mendorong mahasiswa mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi sekaligus mengkritisi sistem politik dan kelembagaan parlemen. Menurutnya, kampus dapat menjadi ruang penting untuk mengembangkan gagasan mengenai demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.
“Saatnya mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sistem ini di parlemen seluruh tingkatan dan wilayah di Indonesia. Ini akan sangat berarti dan berdampak positif bagi demokrasi yang substantif,” tegas Harry.
Selain kritik terhadap sistem, Harry mendorong lembaga legislatif memperkuat keterbukaan informasi. Fraksi dan AKD dinilai perlu secara berkala menyampaikan agenda serta hasil rapat, menyediakan kanal informasi yang mudah digunakan masyarakat, dan membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan masukan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak pasif ketika membutuhkan informasi mengenai kerja parlemen. Permohonan informasi dapat diajukan melalui mekanisme yang berlaku. Apabila permintaan tersebut tidak memperoleh penyelesaian sesuai ketentuan, masyarakat memiliki hak menempuh mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi.
“Jangan ragu bertanya dan meminta informasi publik. Keterbukaan justru membangun kepercayaan antara rakyat dan wakilnya,” pungkas Harry. (rp)
