Klik Terbuka | Sebanyak 635 badan publik di DKI Jakarta telah merampungkan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam tahapan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026. Setelah tahap pengisian berakhir pada 15 Oktober, Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta bersiap melakukan verifikasi pada 19–30 Oktober 2026.
Komisioner Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Ghozali, mengapresiasi partisipasi badan publik yang telah menyelesaikan pengisian SAQ. Menurutnya, keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen badan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Aang menjelaskan, E-Monev merupakan instrumen untuk mengukur pelaksanaan kewajiban keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan turunannya. Melalui proses ini, KI DKI juga berupaya mengawal dan menyupervisi tata kelola layanan informasi di setiap badan publik.
Tahap berikutnya adalah verifikasi oleh tim verifikator untuk menelaah jawaban serta dokumen pendukung yang telah disampaikan melalui SAQ. Aang mengingatkan badan publik agar memastikan data dukung yang diunggah relevan dan sesuai dengan indikator penilaian.
“Kesesuaian antara jawaban dalam SAQ dan data dukung yang dilampirkan menjadi hal penting dalam proses verifikasi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Setelah verifikasi, rangkaian E-Monev akan berlanjut dengan bimbingan teknis presentasi pada minggu pertama November 2026. Adapun tahapan presentasi dijadwalkan berlangsung pada 9–27 November 2026.
Hasil akhir E-Monev direncanakan diumumkan dalam acara penganugerahan pada Desember 2026. KI DKI berharap badan publik dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara optimal agar penilaian berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Aang juga berharap pelaksanaan E-Monev tahun ini mendorong semakin banyak badan publik meraih predikat Informatif. Lebih dari sekadar capaian penilaian, peningkatan tersebut diharapkan tercermin dalam layanan informasi yang transparan, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat. (rp)
