Klik Terbuka | Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Upaya tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2026 yang berlangsung pada 2–3 Juli 2026 di Aula Rektorat Lantai V UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen universitas dalam memperkuat tata kelola informasi publik sekaligus mengoptimalkan pengelolaan website PPID sebagai sarana penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, dan akuntabel.
Workshop dibuka oleh Wakil Rektor II UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., selaku Ketua PPID yang mewakili Rektor Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., C.A. Turut hadir mendampingi, Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, S.T., M.T., bersama jajaran pimpinan universitas, mulai dari anggota Senat, para dekan, Direktur Pascasarjana, kepala lembaga, kepala bagian, hingga pengelola PPID pada setiap unit kerja.
Pelaksanaan workshop didasarkan pada komitmen UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, panitia menghadirkan dua narasumber dari Komisi Informasi Pusat RI, yakni Siti Ajijah, S.H., M.H. selaku Tenaga Ahli serta Reno Bima Yudha sebagai Asisten Ahli.
Pada hari pertama, peserta memperoleh materi mengenai kebijakan keterbukaan informasi publik, kedudukan dan fungsi PPID, serta strategi pengelolaan layanan informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesi tersebut dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas berbagai tantangan pengelolaan informasi di lingkungan perguruan tinggi.
Sementara pada hari kedua, kegiatan lebih difokuskan pada aspek implementasi melalui bimbingan teknis pengelolaan website PPID. Peserta mengikuti praktik penyusunan dan pengunggahan dokumen pendukung, simulasi sinkronisasi data, hingga pendampingan langsung pada masing-masing unit kerja untuk memastikan setiap eviden dapat disusun sesuai standar layanan informasi publik.
Selain melakukan evaluasi terhadap progres pengisian website PPID, tim pendamping juga mengidentifikasi dokumen yang masih perlu dilengkapi dan menyusun rencana tindak lanjut sebagai acuan penguatan pengelolaan informasi di setiap unit.
Melalui kegiatan ini, UIN Sultan Syarif Kasim Riau berharap seluruh pengelola PPID memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola informasi publik sekaligus mampu membangun layanan informasi yang semakin transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan turut mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel serta selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik. (rp)
