Klik Terbuka | Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap langkah Universitas Hasanuddin (Unhas) yang menghadirkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Program tersebut dinilai menjadi terobosan dalam memperluas implementasi keterbukaan informasi publik hingga ke pemerintahan desa dan kelurahan.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua KI Provinsi Sulawesi Selatan, Fauziah Erwin, saat menghadiri Seminar Program Kerja KKN Tematik KIP Gelombang 116 yang berlangsung di Kantor Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Senin (13/7/2026).
Menurut Fauziah, keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional masyarakat yang wajib dipenuhi oleh setiap badan publik. Karena itu, pemerintah di semua tingkatan harus mampu memberikan akses terhadap informasi yang bersifat terbuka, sekaligus menjaga kerahasiaan informasi yang memang dikecualikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam mengelola informasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik ketika badan publik menolak membuka informasi yang seharusnya dapat diakses masyarakat maupun ketika membuka informasi yang secara hukum wajib dirahasiakan.
“Setiap badan publik perlu mampu membedakan informasi yang dapat diakses masyarakat dengan informasi yang harus dilindungi. Pengelolaan informasi harus dilakukan sesuai koridor hukum agar hak publik dan kepentingan yang dilindungi tetap terjaga,” kata Fauziah.
Dalam kesempatan tersebut, Fauziah memaparkan berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik, mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi, hingga ketentuan mengenai Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.
Ia menilai pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di tingkat desa dan kelurahan. Digitalisasi dinilai mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan sekaligus mendorong partisipasi publik.
Program KKN Tematik yang digagas Universitas Hasanuddin tersebut disebut sebagai inisiatif pertama di Indonesia yang secara khusus mengangkat isu keterbukaan informasi publik sebagai fokus utama kegiatan mahasiswa di tengah masyarakat.
Fauziah berharap keberadaan mahasiswa di lokasi KKN tidak hanya menjalankan program akademik, tetapi juga menjadi katalisator dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Sementara itu, PPID Pelaksana Universitas Hasanuddin, Ahmad Bahar, menjelaskan bahwa pelaksanaan KKN Tematik KIP merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi untuk memperluas praktik baik pengelolaan informasi publik yang selama ini diterapkan di lingkungan kampus.
Menurutnya, keberhasilan Universitas Hasanuddin meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat selama dua tahun berturut-turut menjadi modal untuk berbagi pengalaman kepada pemerintah desa dan kelurahan.
“Kami ingin praktik baik pengelolaan keterbukaan informasi tidak berhenti di lingkungan universitas, tetapi juga dapat diterapkan oleh pemerintah desa dan kelurahan melalui pendampingan mahasiswa,” kata Bahar.
Ia menambahkan bahwa sambutan positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap penguatan tata kelola informasi publik di tingkat akar rumput. Karena itu, program tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan pada masa mendatang.
Senada dengan itu, Dosen Pembimbing KKN Kecamatan Turikale, Ishaq Rahman, mengatakan gagasan menghadirkan KKN Tematik KIP muncul setelah melihat masih banyak pemerintah desa dan kelurahan yang menghadapi kendala dalam mengelola pelayanan informasi publik secara optimal.
Menurutnya, pengalaman Universitas Hasanuddin dalam mengembangkan PPID menjadi inspirasi untuk mendampingi aparatur desa agar mampu membangun sistem pelayanan informasi yang lebih tertata.
Selama seminar, setiap kelompok mahasiswa mempresentasikan rencana kerja yang akan dijalankan di lokasi penugasannya.
Mahasiswa yang ditempatkan di Kelurahan Turikale, misalnya, merancang pengembangan website pelayanan informasi publik, pembentukan akun media sosial resmi PPID kelurahan, serta penyusunan berbagai materi edukasi digital bagi masyarakat.
Adapun kelompok mahasiswa di Desa Kurusumange memusatkan perhatian pada peningkatan literasi digital masyarakat. Selain mendorong optimalisasi website desa sebagai media informasi resmi, mereka juga menyiapkan video profil desa sebagai sarana publikasi berbasis audio visual yang lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat.
Melalui berbagai inovasi tersebut, program KKN Tematik Keterbukaan Informasi Publik diharapkan mampu memperkuat budaya transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta mempercepat transformasi digital pemerintahan desa dan kelurahan.
Di sisi lain, Camat Turikale, Nasaruddin, menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Kami berharap pendampingan ini dapat memperkuat pemahaman aparatur mengenai keterbukaan informasi publik sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik, transparan, dan mudah diakses,” ujarnya. (rp)
