KlikTerbuka.id | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap substansi pertemuan dengan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berlangsung pada Senin (2/2/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu krusial terkait tata kelola pasar modal Indonesia, terutama menyangkut transparansi kepemilikan saham dan tingkat likuiditas pasar.
Dalam dialog itu, OJK bersama lembaga Self Regulatory Organization (SRO) menyampaikan sejumlah opsi kebijakan sebagai respons atas perhatian MSCI. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta Danantara Indonesia.
Pelaksana Tugas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa pertemuan digelar sesuai agenda yang telah disepakati bersama pihak MSCI.
“OJK bersama SRO, yakni BEI dan KSEI, serta Danantara, hadir langsung dalam pertemuan dengan tim analis MSCI sebagai index provider global,” ujar Hasan di Gedung BEI, Jakarta.
Menurut Hasan, isu-isu yang disoroti MSCI sejatinya sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang telah dicanangkan OJK melalui delapan rencana aksi percepatan. Dua klaster utama yang menjadi fokus adalah penguatan transparansi dan peningkatan likuiditas.
“Kekhawatiran MSCI selaras dengan program kami, khususnya terkait pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) serta kebijakan peningkatan free float sebagai upaya memperdalam likuiditas pasar,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, OJK bersama BEI dan KSEI mengajukan proposal konkret untuk menjawab dua isu tersebut. Di bidang transparansi, OJK berencana memperluas kewajiban pengungkapan kepemilikan saham, tidak hanya bagi pemegang saham mayoritas, tetapi juga untuk kepemilikan dengan porsi lebih kecil.
“Kami berkomitmen meningkatkan disclosure kepemilikan saham, bahkan untuk pemegang saham dengan porsi di bawah 5 persen, hingga pada level kepemilikan di atas 1 persen,” ungkap Hasan.
Selain itu, OJK juga mengusulkan pembaruan sistem klasifikasi investor di KSEI. Jika sebelumnya investor dikelompokkan ke dalam sembilan kategori, ke depan klasifikasi tersebut akan diperluas dan diperdalam.
“Granularitas data investor akan kami tingkatkan. Dari sembilan kategori saat ini, akan diperinci menjadi 27 subsektor investor,” katanya.
Dari sisi likuiditas, OJK menyampaikan rencana peningkatan porsi saham publik (free float) minimum dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap dengan melibatkan seluruh emiten dan pelaku pasar.
“Kenaikan free float ini kami usulkan dengan pendekatan gradual agar implementasinya berjalan seimbang dan berkelanjutan,” tutur Hasan.
Ia menilai pertemuan dengan MSCI berlangsung positif dan konstruktif. Bahkan, MSCI disebut terbuka untuk memberikan penjelasan teknis terkait metodologi penilaian indeks yang digunakan.
“Diskusi berjalan sangat baik. Kami sepakat melanjutkan pembahasan pada level teknis, dan MSCI bersedia memberikan panduan terkait metodologi mereka,” ujarnya.
Ke depan, OJK memastikan akan menyampaikan perkembangan reformasi pasar modal secara berkala kepada publik. OJK berharap langkah-langkah yang diajukan dapat memperkuat kepercayaan investor dan memperoleh respons positif dari MSCI.
“Kami akan memberikan pembaruan secara rutin dan berharap proposal yang kami sampaikan mendapat konfirmasi penerimaan,” pungkas Hasan.
Sementara itu, di tengah proses pemulihan kepercayaan pasar, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin (2/2/2026) ditutup melemah 4,88 persen atau turun 406,88 poin ke level 7.922,73. Tekanan pada IHSG terjadi di tengah upaya regulator merespons peringatan MSCI terkait daya tarik investasi pasar saham Indonesia. (kipe)
