KlikTerbuka.id | Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026 akan dibiayai anggaran sebesar Rp 6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepastian tersebut seiring telah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh pemerintah pusat untuk sejumlah proyek strategis di kawasan IKN.
“Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk berbagai proyek strategis di IKN, pengelolaannya harus disertai tanggung jawab tinggi dan dilaksanakan secara transparan,” ujar Basuki di Nusantara, Jumat.
Ia menegaskan, transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi bagian dari tanggung jawab bersama agar belanja negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
Seiring terbitnya DIPA tersebut, Otorita IKN kemudian melantik dan menetapkan para pejabat perbendaharaan pada satuan kerja OIKN. Pelantikan dilaksanakan pada Rabu, 31 Desember 2025.
Pejabat yang dilantik meliputi kuasa pengguna anggaran dan barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.
Seluruh pejabat perbendaharaan tersebut juga menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Untuk Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan enam kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, lima pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan tiga bendahara pengeluaran.
Basuki mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar memahami amanah yang diemban dan menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi kontrak.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjaga integritas dalam mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.
“Dengan telah terbitnya DIPA dan lengkapnya perangkat pengelola anggaran, kami optimistis pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia,” kata Basuki. (kipe)
