Klik Terbuka | Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan keyakinannya bahwa jajaran Anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026–2030 akan mampu menjaga kesinambungan program sekaligus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Optimisme tersebut disampaikan setelah Komisi I DPR RI menetapkan tujuh anggota KI Pusat periode 2026–2030, yakni Handoko Agung Saputro, Hafidhah, Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joemarthine Chandra, dan Rini Purwandari.
Menurut Donny, komposisi komisioner terpilih memiliki modal pengalaman yang kuat karena sebagian besar pernah mengemban tugas di Komisi Informasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, kehadiran unsur profesional dinilai akan memperkaya perspektif dalam menjalankan fungsi kelembagaan.
“Komposisi komisioner terpilih mencerminkan perpaduan pengalaman dan kompetensi yang kuat. Saya optimistis kepengurusan baru mampu menjaga kesinambungan program yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan kebijakan dan inovasi baru untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia,” kata Donny.
Ia berharap berbagai capaian yang telah diraih pada periode sebelumnya tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan. Sementara itu, berbagai agenda yang belum terealisasi diharapkan dapat menjadi prioritas pada masa kepemimpinan berikutnya.
Donny menilai keberlanjutan program menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, capaian yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya perlu terus ditingkatkan, sedangkan berbagai target yang masih tertunda harus menjadi prioritas untuk direalisasikan oleh kepengurusan berikutnya.
Lebih lanjut, Donny menilai penguatan kelembagaan Komisi Informasi masih menjadi pekerjaan penting yang perlu diperjuangkan oleh kepengurusan baru. Menurutnya, diperlukan sejumlah langkah strategis agar posisi Komisi Informasi semakin kokoh dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Ia menyebut beberapa agenda yang perlu menjadi perhatian, antara lain penguatan independensi kelembagaan, penyempurnaan regulasi, pembentukan mekanisme pengawasan internal, pembaruan struktur organisasi dan tata kelola, pengembangan portal informasi nasional, serta penguatan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional.
“Saya berharap kepengurusan yang baru dapat melanjutkan upaya memperkuat posisi Komisi Informasi sebagai lembaga yang semakin mandiri dan independen. Selain itu, penyempurnaan regulasi, penguatan organisasi, pengembangan portal informasi nasional, hingga penguatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional juga menjadi agenda penting yang perlu terus diperjuangkan,” pungkas Donny. (rp)
